Usulan Vaksin Mandiri Direstui Pemerintah, Karyawan Tak Boleh Bayar

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri Indonesia diketahui mulai mendata para pengusaha dan perusahaan yang berminat ikut dalam program pemberian vaksin Covid-19 yang diberi namaVaksinasi Gotong Royong. Selanjutnya, tenaga kesehatan penerima vaksinasi diminta mengirimkan 6 angka terakhir Nomor Induk Kependudukan untuk mendaftar dan tenaga kesehatan akan menerima konfirmasi lokasi vaksinasi. Pengisian data sensitif dan pribadi harus dilakukan sebagai salah satu persyaratan vaksin mandiri. Kerawanan dari sederet informasi tadi tentu perlu dilindungi dan dijamin kerahasiaannya.

Hidup tenang bersama Mandiri Inhealth dengan jaringan terluas dan terbanyak di Indonesia yang akan melindungi karyawan Anda untuk memberikan performa yang lebih baik. Kami ada untuk meyakinkan bisnis anda akan berjalan dengan baik, dengan melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan anda. Dan tentunya pada jenis industrinya, diutamakan yang padat karya,” ujar Airlangga di kantor presiden, Senin (3/5). Hariyadi menambahkan kegiatan vaksinasi masal tahun depan memang bukan pekerjaan mudah dalam menjangkau seluruh masyarakat. “Namun, pandemi Covid-19 membuat banyak hal terjadi di luar kemampuan dunia usaha,” kata dia. Sebab kegiatan vaksinasi menjadi harapan pemulihan setelah sepanjang tahun ini dunia usaha dihantam pandemi virus korona.

Proses berikutnya adalah in form consent, yakni ketika seseorang dinyatakan layak menerima vaksin, maka dua jam sebelum proses penyuntikan, pemerintah akan mengirim notifikasi. Untuk perusahaan yang ingin membeli vaksin bagi karyawannya, Soleh mengatakan, saat pembayaran tidak perlu dilakukan. Jakarta, IDN Times – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meminta masyarakat yang mampu, membayar sendiri vaksin COVID-19.

Rosan juga memastikan program vaksinasi mandiri akan dilakukan setelah vaksinasi terhadap sektor prioritas selesai dilakukan. Pelaksanaan vaksinasi secara gotong royong oleh perusahaan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat pelaksanaan imunisasi guna mewujudkan kekebalan komunitas terhadap Covid-19. Hingga saat ini Pemerintah masih melaksanakan program vaksinasi Covid-19 gratis dengan sasaran prioritas tenaga kesehatan. Khusus untuk vaksin bantuan pemerintah, terdapat masyarakat yang mendapatkan prioritas.

Mereka adalah anggota TNI/Polri, tenaga kesehatan, dan penegak protokol kesehatan lainnya. Masyarakat yang di luar latar belakang itu, diharapkan untuk bisa masuk dalam jenis vaksin mandiri. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan program vaksinasi gotong royong bisa diikuti oleh 10,1 juta orang yang berasal dari perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia.

Rosan menyebut program vaksinasi mandiri lebih efisien dibandingkan dengan mengeluarkan biaya untuk hal-hal lain, seperti tes antigen dan PCR. Selain itu, vaksinasi karyawan diyakini dapat mengembalikan jumlah pekerja ke jumlah regular sehingga produktivitas ikut membaik. Ia pun mengaku terkejut karena ternyata program vaksinasi mandiri tidak hanya diikuti oleh perusahaan menengah besar, melainkan juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah .

Bagaimana cara mendapatkan vaksin mandiri

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa jenis vaksin untuk Vaksinasi Mandiri harus berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan untuk program pemerintah. Budi menuturkan bahwa realisasi program vaksinasi gotong royong yang melibatkan perusahaan-perusahaan swasta itu akan didukung dengan regulasi petunjuk teknis yang akan dirilis dalam waktu dekat. Penerima vaksin pun tidak akan dibebankan biaya sebagaimana tertuang dalam regulasi. Selain itu, jenis vaksin Covid-19 yang diberikan melalui vaksin gotong royong pun harus berbeda dengan jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk program vaksinasi yang murni pendanaannya dari pemerintah. Mengutip dari kontan.co.id, pemerintah sudah menyiapkan dua jalur program vaksinasi Covid-19. Pemerintah juga memastikan jenis vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong berbeda dengan jenis vaksin program pemerintah.