Jokowi Tegaskan Harga Vaksin Mandiri Harus Terjangkau

Alasannya, agar tidak terjadi kebocoran dari vaksin free of charge ke vaksin berbayar. Permenkes tersebut mengatur bahwa vaksinasi gotong royong harus memakai vaksin berbeda dari vaksin Covid-19 di program pemerintah. Adapun vaksinasi pemerintah yang digelar free of charge memakai vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavac, dan Pfizer. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan mengacu pada daftar perusahaan yang sudah mengajukan diri melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Dan tentunya pada jenis industrinya, diutamakan yang padat karya,” ujar Airlangga di kantor presiden, Senin (three/5). “Prioritas berbasis zonasi. Juga berbasis kepada perusahaan yang sudah daftarkan diri ke Kadin. Dan tentunya pada jenis industrinya, diutamakan yang padat karya,” ujar Airlangga di kantor presiden, Senin (three/5). “Memang vaksin Corona untuk rakyat ditargetkan gratis, minimal untuk pemilik BPJS Kesehatan.

Dalam unggahan yang beredar, pengunggah menambahkan narasi bahwa harga tersebut adalah harga vaksin mandiri yang akan berlaku beberapa bulan ke depan. Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyebut vaksin Sinopharm untuk program Vaksinasi Gotong Royong atau vaksinasi mandiri rencananya disuntikkan mulai 9 Mei mendatang. TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menyebut Menteri Kesehatan akan segera menetapkan harga vaksin gotong-royong atau yang lebih sering disebut vaksin mandiri.

Sejauh ini, Fajar menyatakan belum mendapat informasi mengenai penetapan harga vaksin. Namun, dari yang sejauh ini dia ketahui, vaksin yang akan digunakan ada dua jenis yaitu Sinopharm dan Moderna. Shinta menyebutkan sudah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan PT Bio Farma selaku induk perusahaan BUMN holding farmasi yang akan mengimpor vaksin mengenai sistem distribusi dan harga jual vaksin. Kadin mengusulkan sejumlah perusahaan swasta di sektor farmasi yang memiliki infrastruktur untuk mendistribusikan vaksin. “Kami sudah sampaikan antara Rp500 ribu sampai Rp1 juta untuk dua kali penyuntikan,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin, Shinta Widjaja Kamdani, dikutip dari Antara, Rabu (3/3). Jumlah tersebut untuk pembiayaan dua dosis vaksin dan juga seperangkat alat kesehatan sekali pakai yang dipakai dalam vaksinasi.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 itu salah satunya mengatur tentang batas atas harga vaksin dan harga pelayanan vaksinasi program Vaksin Gotong Royong ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Untuk saat ini harga vaksin untuk program Vaksin Gotong Royong belum diketahui karena produknya belum tersedia. Lebih lanjut, Airlangga pun menjelaskan bahwa vaksin gotong royong ini akan diprioritaskan berdasarkan zonasi prioritas juga pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftarkan diri ke Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Harga vaksin mandiri

Untuk saat ini kami belum mendapatkan arahan dari pemerintah terkait harga dan jenis vaksin yang akan diberikan. Namun yang pasti rumah sakit akan mengorder vaksin berdasarkan data perusahaan yang sudah mendaftar di kami. Namun, merujuk pemberitaan Reuters pada 12 Februari 2021, Senegal telah membayar sekitar 3,72 juta dolar AS untuk 200 ribu dosis vaksin Sinopharm. Bambang menyatakan penggunaan vaksin Covid-19 dalam vaksinasi gotong royong akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Karena itu, dia meminta pemerintah memastikan harga vaksin Virus Corona benarbenar bisa terjangkau oleh semua kalangan. Terkait hal tersebut, Rosan berharap harga vaksin dapat ditekan dengan banyaknya perusahaan yang berpartisipasi. Kadin mengusulkan sejumlah perusahaan swasta di sektor farmasi yang memiliki infrastruktur untuk distribusi vaksin. “Pekerja yang memiliki KITAS ataupun KITAP itu juga bisa menggunakan mekanisme dari vaksin gotong royong,” ujar Airlangga. Tak hanya itu, Airlangga juga mengatakan vaksin gotong royong ini bisa diberikan pada pekerja yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas dan KITAP . Shinta menambahkan bahwa vaksinasi gotong royong yang dilakukan Kadin ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk membantu pemerintah.

Biaya vaksinasi gotong royong yang dilaksanakan fasilitas pelayanan swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pemerintah memiliki target yang telah ditentukan dalam pendistribusian vaksin ke masyarakat. Terdapat 107 juta penduduk Indonesia yang akan menjadi prioritas vaksin Covid-19. Menurut Budi, jika kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang diajukan maka pemerintah akan menetapkan besaran harga batas atas dan bawah vaksin mandiri. Masyarakat mempertanyakan berapa besaran vaksin jika bisa dilakukan secara mandiri. Ditegaskan dalam pasal 7 ayat four, jenis Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Mandiri harus berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi program pemerintah.