Cara Daftar Vaksin Di Kota Semarang

Tetapi karena besarnya minat perusahaan untuk berpartisipasi, batas waktu pendaftaran diperpanjang hingga 17 Februari 2021 mendatang. Program ini diproyeksikan akan menjangkau sedikitnya 20 juta pekerja di sektor formal. Pemerintah secara resmi memberi izin pelaksanaan vaksin secara mandiri dengan melibatkan pihak swasta dalam skema Vaksin Gotong Royong. Dengan rencana kedatangan vaksin pada Maret, Rosan berharap proses vaksinasi gotong royong dapat dimulai pada April seperti rencana awal. Tetapi, pihak penyelenggara masih menanti izin darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia . Dalam gelombang pertama pendaftaran program vaksin gotong royong yang diakomodasi Kadin, setidaknya terdapat 6.644 perusahaan yang telah menyatakan keikutsertaan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P. Roeslani mengusulkan pemerintah untuk memberikan akses vaksin Covid-19 secara mandiri kepada pengusaha swasta. Pada forum yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan lebih dari 6.600 perusahaan telah mendaftar untuk skema swasta. Skema tersebut dikritik oleh beberapa ahli kesehatan karena khawatir hal itu dapat membuat ketidakadilan dalam pembagian vaksin. Pemerintah menargetkan untuk memvaksinasi 181,5 juta orang dalam waktu sekitar satu tahun dengan menggunakan vaksin yang dibuat oleh perusahaan seperti Sinovac Biotech, Novavax dan AstraZeneca. Pemerintah juga akan melakukan screening untuk pemberian vaksin mandiri pada orang di rentang usia tahun karena keterbatasan vaksin.

Bagaimana cara mendapatkan vaksin mandiri

Selain vaksin Sinophram, kebutuhan 20,2 juta dosis ini disebut Rosan juga mencakup vaksin produksi Moderna. Dia menyebutkan pasokan dosis untuk vaksinasi gotong royong bisa bertambah sampai fifty five juta dosis seiring rencana untuk mengimpor vaksin Sputnik dari Rusia. Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi gotong-royong hanya dapat dilaksanakan di fasyankes milik masyarakat atau swasta yang memenuhi syarat dan bukan merupakan tempat layanan vaksinasi program prioritas pemerintah. KOMPAS.com – Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan aturan mengenai vaksinasi mandiri atau yang disebut dengan vaksinasi gotong royong.

Ia mengemukakan bahwa tujuan utama vaksin gotong royong adalah untuk mempercepat program vaksinasi di Indonesia mencapai target herd immunity. “Pemerintah mengusahakan WNA untuk mengikuti program vaksinasi melalui program vaksinasi gotong royong,” tegasnya. Selanjutnya pendaftaran akan dilakukan persetujuan, penyediaan alokasi vaksin, serta jadwal vaksinasi akan diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, sebelum vaksinasi dilaksanakan. Pemerintah menetapkan bahwa masyarakat miskin dan tidak mampu akan mendapatkan vaksin gratis yang dibiayai oleh negara sementara untuk kalangan masyarakat mampu diharapkan membayar secara mandiri untuk melakukan vaksinasi. Data sasaran beserta penjadwalan vaksinasi masing-masing sasaran dapat diakses oleh petugas fasilitas pelayanan kesehatan melalui aplikasi Pcare Vaksinasi user faskes atau aplikasi lain yang ditentukan selanjutnya oleh pemerintah. Persetujuan, alokasi vaksin, serta jadwal vaksinasi akan diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, sebelum vaksinasi dilaksanakan.

Dia menuturkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 mandiri masih menunggu prioritas. Saat ini, pemerintah masih pada tahap pemberian vaksin pada pihak yang masuk dalam prioritas vaksinasi. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan saat ini tengah menghimpun data jumlah perusahaan yang akan mengikuti program vaksinasi Covid-19 secara mandiri untuk karyawan dan keluarga karyawannya. Nantinya, penyelenggara vaksin tersebut dapat dilakukan badan usaha penyedia yang ditunjuk pemerintah. Meski jadi alternatif bagi masyarakat namun penyelenggaraan vaksinasi mandiri masih menimbulkan polemik sehubungan dengan transparansi penunjukan badan usaha atau swasta yang menjadi penyelenggara.

Indonesia akan menerima setidaknya dua juta dosis vaksin virus corona yang diproduksi oleh Sinopharm China untuk digunakan dalam skema vaksinasi mandiri. Pertama adalah vaksin bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan dan masyarakat Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, termasuk TNI dan Polri. Rosan menjelaskan kebutuhan vaksin untuk vaksinasi gotong royong tahun ini mencapai 20,2 juta dosis dan menjangkau 10 juta orang. Angka ini berpeluang bertambah seiring rencana pembukaan kembali keikutsertaan perusahaan.